PT. Surya Cipta Dipa Di Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Di Duga Tidak Memiliki Izin Reklamasi

LIDIKnet.com, Tanggamus – PT. Surya Cipta Dipa (SCD) perusahaan penambangan batu split di daerah pesisir pantai Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus yang beroperasi sejak tahun 2018 yang lalu, diduga tidak memiliki izin reklamasi. Minggu (5/6/2022)

Sebab dasar Hukum yang harus di penuhi setiap perusahaan yang menggunakan izin reklamasi tambang pada setiap lahan merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, juga agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan ronal awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal.

Dugaan PT. Surya Cipta Dipa tidak memiliki izin reklamasi, berawal dari terjadinya konflik terkait perusakan portal di akses jalan Milik pribadi dan sempat berujung laporan Ke kepolisian namun atas kesadaran pelapor dan terlapor akhirnya terjadi perdamaian dan pencabutan laporan, karena masalah sesungguhnya adalah antara PT.SCD dengan pemilik lahan dan masyarakat pekon Umbar.

Menurut Salah satu warga Pekon Umbar, Marpa’i, ia mengatakan bahwa keberadaan perusahaan tambang tersebut, telah menggangu aktifitas para nelayan, sebab kapal tongkang yang mengangkut hasil tambang berlalu lalang di sekitar perairan teluk umbar.

BACA JUGA:  Cegah Gangguan Kamtibmas, Sat Lantas Polres Kendal Laksanakan Patroli BLP 

“Selain berdampak pada penghasilan nelayan kecil juga penggunaan Bom dinamit yang digunakan setiap kali proses penambangan, membuat getarannya sampai ke pemukiman warga,”Kata Marpa’i

Noval seorang nelayan Pekon Umbar, ia beserta rombongan nelayan yang lainnya berbondong-bondong untuk meninjau dilokasi PT.SCD tersebut, sesampainya di lokasi tambang, terlihat ada penimbunan bekas tambang di atas bibir pantai yang menjorok ke-laut persis serupa reklamasi.

“Dulu ini pasir putih, batu karang dan disini tempat kami mancing ikan bahkan banyak udang lobseter disini dulu pak, sekarang malah sudah jadi timbunan tanah dan batu dari bukit galian perusahaan tambang tersebut,”terang nopal.

Di lain pihak, Thohmi Selaku yang di Kuasakan oleh Pemilik lahan, ia mengatakan bahwa saat ini akses utama menuju PT tersebut tetap di Portal oleh pihaknya, sebab jalan yang dilalui oleh PT tersebut merupakan jalan milik pribadi dan bukan jalan umum.

“Sementara pihak PT SCD tidak pernah ada bentuk kontribusi baik perawatan pada jalan berupa perbaikan atau pemeliharan, terkesan oleh pihak perusahaan dibiarkan becek dan bahkan rusak,” Jelas Thohmi

BACA JUGA:  Gowes Tour De Joglosemar di Obyek Wisata Lembah Nirwana

Kendati demikian, Thohmi juga menjelaskan bahwa Warga pekon umbar meminta kepada pihak PT.SCD agar bersedia untuk mediasi bersama masyarakat dan pemerintah pekon umbar agar tidak ada kesimpang siuran mengenai kompensasi Rp. 1000,-/kubikasi, yang selama ini pengakuan pihak menegement PT.SCD sudah di serahkan kepada Kakon Umbar

Namun dilain pihak, masyarakat tidak mengetahui bentuk realisasi dari dana tersebut dan memperjelas bentuk kontribusi PT terhadap masyarakat pekon umbar khususnya warga dan nelayan yang terkena dampak dari kegiatan operasi penambangan PT tersebut.

“Saat di konfirmasi pihak PT. SCD seolah menghindar, sehingga warga sepakat kompak bersama sama dan diketahui oleh pihak pekon, untuk memblokir semua akses masuk logistik dan bahan bakar yang akan masuk ke lokasi pt scd yang memang akses tersebut adalah milik pribadi dan bukan jalan umum,” Jelas Thohmi

Saat awak media mencoba menghubungi langsung pihak perusahaan, managament PT SCD Ikhsan mengatakan, Bahwa pihaknya sudah membayar Jamtek.

BACA JUGA:  DPP ETOR Ucapkan Selamat HUT ke 61 Presiden Jokowi, Terus Kawal dan Dukung Pemerintah Sampai 2024

“Kita sudah urus dokumen dan semuanya ada kok pak, Kalau masalah kompensasi atau CSR sudah kami distribusikan melalui kepala pekon,” Jelas Ikhsan

Sementara menurut fakta yang ada dilapangan, bahwa volume penimbunan tersebut diperkirakan lebih dari 100meter di atas permukaan laut.

Kemudian posisi pantai telah berubah dan jauh dari kondisi semula akibat dari kegiatan penambangan tersebut, dan kemudian tim awak media dilapangan menemukan satu kejanggalan bahwa PT SCD hanya mengantongi izin Tersus atau Terminal Khusus dan tertera didokumen hanya 15m x 49m saja.

Dan untuk mengenai persoalan izin penimbunan pantai atau reklamasi, diduga kuat belum memenuhi standart izin dari Kementrian Kelautan Dan Perikanan (KKP).

Atas dasar dugaan tersebut, meminta agar Bupati, Gubernur, DPRD Kabupaten/Provinsi, Syahbandar, DPR RI komisi VII, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Polairud, Agar dapat meninjau langsung ke lokasi penambangan dan menelusuri kejelasan perijinan PT.Surya Cipta Dipa (SCD).