PP GMPRI Menduga Ada Penyelewengan Bantuan Polri Digunakan Calon Ketua Umum KNPI

Lidiknet, Jakarta – Penyelenggaraan Kongres Pemuda/KNPI ke-XVI di Maluku Utara akan dilaksanakan pada 15-22 Mei 2022, sebagai salah satu amanat konstitusi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dimana KNPI adalah wadah berhimpun dan tempat bernaung para OKP khususnya para pemuda Indonesia.

Pada pelaksanaannya para pemuda berhimpun dan berorganisasi dalam KNPI lewat Organisasi Kepemudaan (OKP). $ehingga wajib bagi negara untuk terlibat aktif di segala bentuk kegiatan KNPI yang berguna bagi kemajuan nusa dan bangsa.

Namun menurut Raja Agung Nusantara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik indonesia (DPP GMPRI), blakangan ini KNPI yang seharusnya menjadi wadah bernaungnya anak-anak muda menjadi tidak menarik lagi. Diikarenakan kata Raja akrabnya, terjadi perpecahan.

BACA JUGA:  Polisi Amankan Mucikari PSK di Warung Kopi Pasar 17 Agustus Pamekasan

“Perpecahan tersebut dikarenakan adanya egoisme yang sangat tinggi dari setiap figur-figur yang memimpin organisasi ini. Sehingga tidak mampu mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan pemuda yang berlatar belakang sangat beragam. Hal ini sangat jauh melenceng dari visi dan misi berdirinya KNPI itu sendiri,” ujar Raja saat diwawancarai, Rabu malam (11/05/2022) di Jakarta.

Sehingga kata Raja, negara harus terlibat aktif untuk menyatukan kembali KNPI. Agar kedepannya terus bersatu dalam wadah tunggal KNPI dan tidak terpecah belah seperti saat ini.

BACA JUGA:  Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!

“Pemerintah harus ikut turun tangan menyatukan KNPI sebagai wadah persatuan dan tempat berhimpunnya para OKP-OKP di Indonesia. Kalau tidak mau bersatu pemerintah bisa menekan secara administratif dan formal,” ungkap Raja.

Menyangkut pelaksanaan Kongres Pemuda/KNPI ke-XVI di Maluku Utara akan dilaksanakan pada 15-22 Mei 2022, Anhar menilai ada hal yang tidak benar. Dimana ada bantuan dari Polri, khususnya Polda-Polda yang disinyalir memberikan bantuan dana operasional, bukanlah langkah tepat.

“Bantuan operasional ini bukanlah langkah yang tepat. Apalagi saat ini KNPI terpecah belah dalam beberapa kubu dan oknum yang saling klaim diri sebagai Ketum KNPI,” tandas Raja.

BACA JUGA:  Operasi Yustisi, Polres Pamekasan Tindak Pelanggar Tidak Bermasker

Apalagi katanya, diduga terdengar isu, bahwa bantuan polri tersebut di klaim sebagai bantuan pribadi untuk salah satu kandidat  Padahal kata Raja, bantuan itu adalah bantuan khusus untuk pelaksanaan Kongres KNPI di Maluku Utara.

“Sungguh aneh ada bantuan Polda-Polda untuk KNPI malah di klaim dari dirinya sebagai Calon Ketua Umum DPP KNPI. Harusnya secara etika, norma dan hukum upaya dugaan tersebut tidak harus dilaksanakan,” pungkas Raja.

Kami dari DPP GMPRI Mendesak
Negara dan Pemerintah harus terlibat di dalam menyatukan KNPI demi Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan yang Sesungguhnya. (red)