Kapolda Lampung Melarang Seluruh Personel Memberi Atau Meminta THR Ke Siapapun

LIDIKnet.com, Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengeluarkan Surat Telegram yang berisi tentang larangan melaksanakan kegiatan buka bersama anggota Polri di bulan suci Ramadan. Senin (18/4/2022)

Selain larangan buka bersama, isi telegram tersebut termasuk melarang open house dan pemberian hadiah atau parcel lebaran dalam bentuk apapun kepada pimpinan atau atasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat ( Kabid humas) Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, di Mapolda Lampung.

BACA JUGA:  Cegah PMK, Polsek Pageruyung Gencarkan Imbauan

“Kapolda Lampung telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor : ST/261/IV/KEP./2022 tertanggal 15 April 2022 tentang larangan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama bagi anggota Polri, pemberian parcel hadiah lebaran dalam bentuk apapun kepada atasan, dan larangan melakukan pungli dengan alasan pemberian THR kepada siapapun,”Ujar Kombes Pol Pandra.

Kemudian Pandra juga menjelaskan, bahwa ada tiga hal yang harus dipatuhi oleh seluruh personil Polda Lampung dalam Surat Telegram tersebut yakni.

BACA JUGA:  Kemenangan Abdillah Setiyawan di Pilkades Jalmak Disambut Meriah oleh Warga

“Kesatu, personel Polda Lampung dilarang melaksanakan kegiatan buka puasa bersama di bulan suci Ramadan dan open house pada saat Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022,”

“Kedua, kata Pandra, personel Polda Lampung dilarang memberikan parcel atau hadiah lebaran dalam bentuk apapun kepada pimpinan atau atasan,”

“Ketiga, personel Polda Lampung dilarang melakukan pungli dengan alasan memberikan THR kepada siapapun,”Jelas Pandra

BACA JUGA:  Get Rid Of Movie Problems Once And For All

Pandra juga berharap agar seluruh anggota Polri dan PNS dilingkungan Polri serta keluarga mereka mematuhi isi telegram tersebut, apalagi saat ini kita masih dalam situasi pandemi covid-19, untuk mencegah penularannya mari kita sama-sama menghindari kerumunan.

“Terkait pemberian parcel atau hadiah kata Pandra, itu termasuk gratifikasi yang dilarang dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi, oleh sebab itu kita selaku aparat penegak hukum, wajib menghindari perbuatan tersebut,”Tutup Pandra. (dn/penmas)