Respon Bupati Pamekasan Soal Penyelundupan Pupuk Subsidi

LIDIKnet, Pamekasan – Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam angkat bicara perihal penyelundupan 9 ton pupuk bersubsisi asal daerahnya yang ditangkap Polres Tuban, Senin (24/1/2022) lalu.

Pupuk bersubsidi asal Pamekasan tersebut diselundupkan oleh oknum tertentu ke daerah Tuban untuk diedarkan kepada petani di daerah tersebut.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menegaskan, pihaknya meminta polisi mengusut tuntas kasus yang telah merugikan petani Pamekasan tersebut. Karena hal itu merupakan kejahatan luar biasa di tengah pandemi covid-19.

BACA JUGA:  8 Buzz Mistakes That Will Cost You $1m Over The Next 10 Years

“Saya akan ikut mendorong, karena ini bagian dari kejahatan yang harus diusut oleh pihak berwajib. Bagi saya, kelangkaan pupuk ini sudah ada jawabannya,” kata Bupati, Kamis (3/2/2022).

Dia memastikan, kasus tersebut tidak ada keterkaitan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Melainkan kasus itu terjadi antar agen dan distributor yang telah menyalahgunakan kewenangannya.

BACA JUGA:  Partai UKM Indonesia Energi Baru PAN, Usulkan 1000 Kader Sebagai Bacaleg

“Pihak berwajib harus segera memproses, karena ini wujud komitmen dari seluruh distributor yang melanggar kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing distributor dan agen,” tandasnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan membela petani, mengingat pupuk merupakan kebutuhan vital petani setiap musim. Sementara, petani telah dibuat bingung lantaran adanya ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dia berharap, polisi dapat mengusut tuntas kasus itu untuk memastikan oknum yang terlibat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui fenomena kelangkaan pupuk yang selama ini terjadi. Termasuk modus yang dilakukan oknum tersebut.

BACA JUGA:  Pemkab Pamekasan Rancang Program Hafal dan Tulis Al-Qur'an

“Kami akan segera menggelar rapat untuk memastikan ketidakterlibatan ASN, langkah strategis yang perlu dilakukan pemkab, bisa juga kita nanti kita mengusulkan kepada BUMN untuk mengusulkan mencabut hak sebagai agen untuk segera dievaluasi,” terangnya.