Soal Kasus Pencemaran Nama Baik PMII, Begini Kata Anggota DPR RI

SUMENEP, Jatimzone.com, – Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada salah satu media online di Sumenep ditanggapi serius oleh anggota DPR RI Dapil XI, Madura, Jawa Timur, Slamet Ariyadi.

Pria alumni PMII itu angkat bicara terkait pemberitaan yang sudah dilaporkan ke Mapolres Sumenep.

Ia menyayangkan kejadian memilukan tersebut dan meminta penegak hukum bertindak profesional.

“Kami berharap pihak penegak hukum lebih cermat dan profesional menangani kasus indikasi pencemaran nama baik ini,” kata pria muda ini saat dikonfirmasi oleh sejumlah media. Senin, 1 Februari 2022.

BACA JUGA:  Pakai Daster, Lapas Narkotika IIA Pamekasan Gelar Perlombaan Agustusan

Menurutnya, dalam pemberitaan tersebut memang terdapat beberapa hal yang berseberangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan koridor pemberitaan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Saya sebagai kader PMII sangat menyangkan adanya oknum media yang kurang mengerti tentang kode etik jurnalistik,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia juga menambahkan, mestinya seorang jurnalis paham betul tentang legal standing hukum pers dan produk-produk lain yang mengatur soal pemberitaan.

BACA JUGA:  Akibat Angin Kencang, Pohon Besar Robohkan Rumah Warga Sumenep

Jika hal ini tidak dipahami, maka sudah seharusnya ditertibkan atau bahkan dilaporkan untuk menghindari kasus pemberitaan tidak seimbang dan sepihak yang mampu merugikan orang lain bahkan lembaga.

“Sebab itu, kami berharap pihak penegak hukum lebih cermat dan profesional dalam menangani kasus indikasi pencemaran nama baik organisasi ini,” kata alumni PMII Universitas Trunojoyo Madura itu.

BACA JUGA:  Sebanyak 230 Pejabat Administrator dan Pengawas Resmi Dilantik Bupati Sumenep

Selebihnya, dia meminta agar ke depannya Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi yang berkaitan dengan media dan pemberitaan lebih komprehensif lagi dalam mendata dan menyaring media.

Hal itu bertujuan, supaya produk jurnalistik selaras dengan aturan UU yang berlaku serta tidak merugikan bagi orang lain, seperti yang terjadi di Sumenep.

“Saya juga berharap agar sahabat-sahabat PMII di Sumenep terus mengkawal hal ini dengan tetap mengedepankan asas hukum yang berlaku,” pungkasnya.