Lantik Komisioner KPID Jatim, Gubernur Jatim : KPID Harus Serius Lawan Hoax

JATIM ZONE,- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur. Selasa, 25 Januari 2022.

Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim No: 188/898/KPTS/013/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengangkatan Anggota KPID Jatim Masa Jabatan 2021 – 2024.

Ketujuh Komisioner KPID terpilih tersebut yaitu Royin Fauziana, Romel Masykuri, Dian Ika Riani, A. Afif Amrullah, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, Sundari dan Habib M. Rohan.

BACA JUGA:  Gubernur Khofifah dan Bupati Baddrut Pamer Seratus Becak Di-branding MTQ ke-29 Tingkat Jatim

Dalam sambutannya, Khofifah meminta tujuh komisioner KPID Jatim untuk serius memerangi Hoax dan disinformasi yang marak beredar di masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

KPID Jatim diharapkan dapat menjadi institusi yang membantu memediasi informasi yang berkembang di masyarakat, baik yang berdampak positif maupun negatif. Karena, menurut Khofifah, berita bohong dan disinformasi merupakan fenomena yang berbahaya di masyarakat.

BACA JUGA:  MoU dengan Institut Pertanian Bogor, Gubernur Khofifah : Upaya Penguatan One Village One CEO di Jatim

“Ada dinamika yang kita harus lakukan penyesuaian secara pro aktif dan kewaspadaan bersama. Setuju tidak setuju, kita harus beradaptasi dengan cepat. Hoax itu ada dan tidak pernah berhenti. Terlebih di era transformasi digital ini, penyebarannya sangat cepat,” tegasnya.

BACA JUGA:  Kunjungi Kantor Dinkes, Bupati Pamekasan Minta ASN Sadar Peran dan Fungsi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tantangan KPID saat ini semakin berat karena tidak hanya melakukan pengawasan terhadap isi siaran media-media konvensional, namun juga media-media penyiaran berbasis media sosial.

“Contohnya Youtube. Di platform tersebut semua orang, pribadi bebas membuat konten. Banyak yang positif, namun tidak sedikit pula yang negatif dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya