Aktivis Pamekasan Dukung Penuh Rp. 63 M TPP ASN Dialihkan

PAMEKASAN. Aktivis Pamekasan mendukung penuh wacana Pemerintah Daerah (Pemkab) Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang akan mengalihkan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) Aparatur sipil negara (ASN).

Anggaran TPP ASN tahun 2021 akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di wilayah Pamekasan dan peningkatan pelayanan publik.

“Secara prinsip, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) itu bukan gaji. Artinya boleh ada dan boleh tidak ada dialokasikan,” Kata Faisol Dear saat melakukan diskusi di kantor Jurnalis Center Pamekasan (JCP). Jum’at, (16/03/2021).

BACA JUGA:  6 Produk IKM Asal Pamekasan Diekspor ke Singapura

Ditengah sulitnya ekonomi Covid-19, anggaran TPP ASN 2021sebesar Rp. 63 miliar tersebut dialokasi untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.

Alumni IAIN Madura ini mencontohkan, Misal beberapa persen dari dana yang ada di alokasikan untuk bantuan sosial (bansos) masyarakat kecil terutama yang belum menerima bantuan sama sekali dari pemerintah.

“Misal diambilkan 10 Miliar untuk membantu masyarakat kecil dalam bentuk bansos itu akan sangat bermanfaat. Sebab, ASN atau PNS sudah menerima gaji,” ujarnya mantan aktivis PMII ini.

BACA JUGA:  PN Pamekasan Vonis Satu Bulan Pelaku Penganiayaan Soal Sengketa Nurul Hikmah

Dikatakannya, penanganan Covid-19 yang sudah lebih satu tahun ini memang membutuhkan uluran tangan dan bahu membahu dari seluruh masyarakat. Kebesaran hati dari ASN akan menghadirkan kesejukan dan kebahagiaan untuk masyarakat kecil.

Selanjutnya, TPP ASN juga bisa dialokasikan ke beberapa infrastruktur yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Baik jalan yang berada di pinggir kota maupun yang di pedesaan.

Untuk diketahui, TPP merupakan reward kepada setiap ASN untuk mendapat tambahan penghasilan. Hal itu diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa pemerintah daerah dapat memberikan TPP.

BACA JUGA:  Silaturahmi dengan Anggota DPR RI, Rektor IAIN Madura Sampaikan Alih Status Jadi UIN Madura

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pamekasan Totok Hartono mengatakan, bahwa pengalihan TPP ASN untuk belanja publik masih dalam kajian bersama tim anggaran eksekutif. selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Pamekasan.

“Masih dalam tahap kajian tim anggaran. Selanjutnya akan dibahas bersama tim DPRD serta pembahasan Perbup TPP,” tandasnya.